Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensil. Salah satu konsekuensi presidensialisme yaitu paket presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung, maka harus jadi determinan juga pada pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati dipilih langsung. Lalu, mengapa Indonesia harus selenggarakan pemilu? karena Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, dimana ada beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Yang menjadi permasalahan pada pilkada tahun 2020 ini yaitu harus berdampingan dengan pandemi covid-19 yang masih merajalela di negeri ini. Apa yang harus dipersiapkan dalam pilkada tahun ini agar berjalan dengan lancar meski ditengah pandemi seperti ini ? yang pasti para warga harus tetap melaksanakan dan mematuhi prokol kesehatan yang ada. Setelah itu, bagaimana cara mengatur para warga agar tidak melanggar protokol kesehatan ? Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada. Dalam sebuah rapat terbatas Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan untuk tidak adanya klaster baru dalam pesta demokrasi. Sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu saja pemilih harus jadi prioritas. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar